Ozon-SILAMPARI

Buletin Online Wang Kite

PT.XYLO INDAH PRATAMA

XIP merupakan industri di bidang kehutanan yang memproduksi slat pensil dari jenis kayu pulai dan labu. Keduanya termasuk tumbuhan lokal yang banyak tumbuh merata di sela-sela kebun karet atau pekarangan masyarakat. Walaupun tidak seluruh kelompok kayu lunak bisa dimanfaatkan, pulai dan labu cukup bagus dipakai sebagai bahan baku pensil.

Pada awalnya pohon pulai dan labu bukan termasuk kayu yang berharga mengingat sifat fisiknya tidak bagus untuk bahan bangunan atau konstruksi lainnya, kayunya pun mudah diserang bubuk kayu. Tetapi seiring berkembangnya permintaan pasar terhadap pensil, kayu pulai dan labu pun semakin meningkat nilai ekonomisnya sehingga masyarakat lebih gemar memelihara anakan kayu tersebut.

Sumber bahan baku XIP bisa dikelompokkan dalam 2 bagian

  1. Kebun karet dan pekarangan masyarakat
    • Pembelian kayu rakyat melalui suplayer. Kegiatan dari kebun hingga pabrik seperti pembelian pohon ke petani, penebangan, hingga pengangkutan kayu dilakukan oleh suplayer. Seluruh kegiatan ini dikelola oleh Divisi Wood Supply. Sampai saat ini bahan baku XIP terutama berasal dari pola pembelian oleh suplayer ini
    • Dalam rangka menjaga kesinambungan bahan baku dalam jangka waktu yang panjang XIP menjalankan program pembentukan Kelompok Tani dimana setiap pohon pulai dan labu mereka telah direncanakan ditebang pada waktu yang telah ditentukan.
  2. Hutan Tanaman Rakyat
    • Saat ini XIP telah membangun hutan tanaman rakyat seluas 5000 ha di beberapa kecamatan dengan pola patungan bersama petani pemilik lahan. Jenis kayu yang ditanam adalah pulai gading dan pulai darat. Penanaman pulai dimulai pada tahun 1996. Pada tahun ini telah dilakukan penebangan di beberapa lokasi hingga pada tahun 2010/2011 nanti.
    • Selain program pembentukan Kelompok Tani di atas, sebagai program utama, pada tahun 2007 XIP tengah menyelesaikan proses perizinan pembangunan HTI seluas 4000 ha.

    Dalam rangka mewujudkan Pengelolaan Hutan/Kebun secara Lestari dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial dan ekonomi serta memastikan kayu Pulai dan Labu berasal dari kebun karet milik masyarakat yang dikelola dengan baik berdasarkan 10 Prinsip dan Kriteria FSC , maka XIP berkomitmen, bahwa kayu Pulai dan Labu sebagai bahan baku industri TIDAK BERASAL dari :

    1. Penebangan Liar
    2. Penebangan yang melanggar hak-hak masyarakat setempat maupun hak-hak tradisional
    3. Hutan yang memiliki Nilai Konservasi Tinggi, seperti Hutan Lindung, Taman Nasional, Cagar Alam, Suaka Margasatwa
    4. Penebangan pada kawasan hutan yang akan dikonversi menjadi perkebunan atau Areal Penggunaan Lain (APL)
    5. Penebangan pada hutan tanaman hasil rekayasa genetika

    Berkaitan aktivitas XIP, ada beberapa LSM lokal yang menanyakan bahwa mengapa XIP diizinkan oleh pemerintah beroperasi sedangkan XIP tidak memiliki konsesi lahan seperti layaknya HPH. Mereka berpendapat bahwa XIP harus memiliki izin konsesi lahan. Oleh karenanya mereka menuntut agar Pemda menghentikan XIP beroperasi.

    XIP bisa memaklumi rasa ingin tahu LSm tersebut, walaupun singkat XIP berkenan menjelaskan sistem pengelolaannya.

    Di dalam Undang-Undang No 41 tahun 1999 pasal 5 menyebutkan:

    Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari:
    1. Hutan Negara
    2. Hutan Hak

    Juga dijelaskan bahwa Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Sedangkan hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah

    Sistem pengelolaan yang dianut oleh HPH/HTI itu sangat berbeda sekali dengan XIP. Pada umumnya HPH mengelola (memanfaatkan) kayu berasal dari Hutan Negara (Hutan Produksi, Hutan Produksi Terbatas, Hutan Konversi). Untuk itulah HPH harus memiliki konsesi lahan selama beberapa puluh tahun.

    Ilustrasi singkat dan sederhana:

    Suatu perusahaan telah melakukan survey potensi pada suatu kawasan hutan , dan menilai bahwa kawasan tersebut layak dikelola, perusahaan tersebut mengajukan usulan kepada Dinas Kehutanan setempat untuk mengelola kawasan yang dimaksud. Setelah melalui beberapa tingkat verikasi (penelitian terpadu) barulah pemerintah mengeluarkan keputusan untuk memberikan izin pemanfaatan (konsesi) atau tidak kepada perusahaan tersebut.

    Berbeda halnya dengan XIP yang memanfaatkan hasil hutan kayu dari kebun karet dan pekarangan milik rakyat, bukan mengelola kawasan hutan. Oleh karenanya XIP tidak perlu memiliki konsesi/ sewa lahan seperti HPH di atas. Mengenai proses perizinan pemanfaatannya, secara prinsip tetap sama dengan seperti yang dilakukan oleh HPH.

    CMIIW

    Semoga bermanfaat

    Februari 6, 2008 Posted by | XIP | , , | 8 Komentar

       

    Ikuti

    Get every new post delivered to your Inbox.